Kontroversi pembekuan Parlemen Britania Raya 2019

Bagian dari seri artikel mengenai
Britania Raya di Uni Eropa
Masuk Akta Referendum 1975 Referendum keanggotaan ME 1975 Akta ME 1972 Rabat Britania Raya Akta Uni Eropa 2011
Keanggotaan Merek UE Euro Tiga UE Pergerakan Eropa Britania Raya UU Kewarganegaraan Euroskeptisisme Britania Raya Ofisial dan Lembaga Komite Uni Eropa Eksekutif Irlandia Utara di Brussels Representatif Uni Eropa di London Pergerakan Eropa Muda Britania Raya Komisioner Eropa Britania Raya Representatif Tetap untuk UE Anggota PE menurut masa jabatan Delegasi 1973 ke-1 ke-2 ke-3 ke-4 ke-5 ke-6 ke-7 ke-8 Legislasi Akta ME 1972 Akta ME (Amandemen) 1986 Akta ME (Keuangan) 2001 Akta ME (Keuangan) 2008 Akta UE (Aksesi) 2003 Akta UE (Aksesi) 2006 Akta UE (Amandemen) 2008 Akta UE 2011 Akta Referendum UE 2015 Akta UE (Referendum) 2016 (Gibraltar) RUU UE (Referendum) 2013-2014
Keluar (Brexit) RUU UE (Referendum) 2013–2014 Akta Referendum UE 2015 Akta UE (Referendum) 2016 (Gibraltar) Renegosiasi keanggotaan UE 2016 Referendum keanggotaan UE 2016 Isu Dukungan Jajak pendapat Kampanye Keluar Memilih Keluar Pelajar untuk Britania Bisnis untuk Britania Konservatif untuk Britania Buruh Keluar Keluar.UE Bpoplive Grassroots Out Better Off Out Brexit: The Movie Tetap Project Fear Britain Stronger in Europe Labour In for Britain Hasil dan konsekuensi Hasil Reaksi internasional Pemilihan pimpinan Partai Konservatif 2016 Referendum kedua kemerdekaan Skotandia
l b s

Pada tanggal 28 Agustus 2019, Parlemen Britania Raya secara kontroversial diperintahkan untuk dibekukan oleh Ratu Elizabeth II atas saran dari Perdana Menteri Konservatif, Boris Johnson. Prorogasi, atau pembekuan, Parlemen rencananya berlaku dari 9 hingga 12 September 2019 dan berlangsung hingga Pembukaan Parlemen Negara pada 14 Oktober 2019; pada akhirnya, Parlemen dibekukan antara 10 September dan 24 September. Johnson dan Pemerintahnya membela prorogasi Parlemen sebagai proses politik rutin untuk memungkinkan Pemerintah memfokuskan kembali agenda legislatifnya; politisi dari oposisi dan komentator politik melihat prorogasi sebagai upaya inkonstitusional untuk menghindari pengawasan parlemen terhadap rencana Brexit Pemerintah dalam proses awal dari keluarnya Inggris dari Uni Eropa pada tanggal 31 Oktober 2019.

Pada awal September 2019, hakim di Pengadilan Sesi, pengadilan tertinggi Skotlandia, memutuskan bahwa prorogasi tersebut tidak sah, tetapi hakim di Pengadilan Tinggi di London memutuskan bahwa prorogasi tersebut non-justiciable sebagai keputusan politik. Kedua kasus tersebut diajukan ke Mahkamah Agung Britania Raya, yang pada tanggal 24 September, memutuskan dengan suara bulat dalam R (Miller) v The Prime Minister and Cherry v Advocate General for Scotland bahwa prorogasi tersebut justiciable dan juga melanggar hukum; akibatnya, Order in Council yang memerintahkan prorogasi dibatalkan, dan prorogasi itu dianggap "batal dan tidak memiliki efek [legal]". Ketika Parlemen dilanjutkan kembali pada hari berikutnya, upacara prorogasi dihilangkan dari Hansard dan kegiatan berlanjut seolah-olah upacara tidak pernah terjadi.

Catatan

Referensi

Pranala luar

• Flickr gallery of the prorogation ceremony

Keputusan pengadilan

• Joanna Cherry QC MP and Others for Judicial Review [2019] CSOH 68 (30 Agustus 2019)
• Joanna Cherry QC MP and Others for Judicial Review [2019] CSOH 70 (4 September 2019)
• Reclaiming motion by Joanna Cherry QC MP and Others Against the Advocate General [2019] CSIH 49 (11 September 2019)
• R (on the application of Miller) v The Prime Minister [2019] EWHC 2381 (QB) (11 September 2019)
• R (on the application of Miller) v The Prime Minister; Cherry and Others v Advocate General for Scotland [2019] UKSC 41 (24 September 2019)