Politik Siprus

Siprus
Artikel ini adalah bagian dari seri
Politik dan Ketatanegaraan
Siprus
  • Sengketa Siprus
    Referendum Rencana Annan
  • Konstitusi
  • Presiden
    Nicos Anastasiades
  • Dewan Menteri (Kabinet)
  • DPR
    Ketua DPR: Demetris Syllouris
  • Partai Politik
  • Pemilu
    • Presidensial: 2013
    • 2018
    • Legislatif: 2011
    • 2016
  • Pembagian Administratif (distrik)
  • Hubungan Luar Negeri
    misi diplomatik
  • Negara lainnya
  • Atlas
  • l
  • b
  • s

Politik Siprus berbentuk Republik Negara kesatuan dengan Sistem presidensial. Dimana Presiden Siprus sebagai Kepala negara dan Kepala pemerintahan. Eksekutif menjalankan pemerintahan. Lembaga legislatif menjalankan pemerintahan dan parlemen. Mahkamah Agung sebagai pemerintah yang bersifat independen dalam menjalankan fungsi peradilan.

Siprus menggunakan Sistem multipartai, dimana kelompok komunis yang diwakili oleh A.K.E.L dan kelompok konservatif yang diwakili oleh D.S. Partai moderat Partai Demokrat (Siprus) dan partai-partai kecil, sering membentuk koalisi dengan pemerintah dan mendapatkan kursi kementerian.

  • l
  • b
  • s
Negara
berdaulat
Negara dengan
pengakuan terbatas
  • Abkhazia1
  • Republik Artsakh1
  • Ossetia Selatan1
  • Palestina
  • Siprus Utara1
  • Republik Tiongkok
Dependensi dan
wilayah lain
  • Kepulauan Cocos (Keeling)
  • Hong Kong
  • Makau
  • Pulau Natal
  • Wilayah Samudra Hindia Britania
1 Terkadang dimasukkan ke Eropa, tergantung definisi perbatasan. 2 Terkadang dimasukkan ke Oseania. 3 Negara lintas benua.