Undang-Undang Penyatuan Denmark-Islandia

Bagian dari seri mengenai

Sejarah Islandia

Abad Pertengahan

Pemukiman Islandia	870–930
Persemakmuran Lama	930–1262
Kristenisasi	999–1118
Zaman Sturlung	1180–1264
Perjanjian Lama	1262
Kekuasaan Norwegia	1262–1380
Kekuasaan Denmark	1380–1918
Reformasi	1536–1627
Monopoli Dagang	1602–1874
Letusan Laki	1783–1785

Zaman Modern

Gerakan Kemerdekaan	1809–1847
Kekuasaan Sendiri / Kemerdekaan	1885–1918
Undang-Undang Penyatuan	1918
Kerajaan	1918–1944
Perang Dunia II	1939–1944
Invasi Hubungan dengan pasukan pendudukan	1940 1940–1945
Republik	1944–sekarang
Pendirian Republik Islandia	1944
Perang Dingin	1947–1991
Perang Kod	1948–1976
Reformasi Ekonomi	1991–2008
Krisis Keuangan	2008–2011

Topik terkait

Bangsawan di Islandia

Lini masa sejarah Islandia

Undang-Undang Penyatuan Denmark-Islandia adalah sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh Islandia dan Denmark pada tanggal 1 Desember 1918. Perjanjian ini mengakui kedaulatan penuh Kerajaan Islandia yang tergabung dalam uni personal dengan Raja Denmark. Islandia menetapkan benderanya sendiri, menyatakan kenetralannya dan meminta Denmark untuk mewakili Islandia dalam urusan luar negeri dan pertahanan. Undang-undang ini rencananya akan direvisi pada tahun 1940 dan dapat dicabut tiga tahun kemudian.

Latar belakang

Beberapa tokoh Islandia (seperti Benedikt Sveinsson yang muda) ingin memutus hubungan uni personal dengan Raja Denmark, tetapi Islandia tidak berupaya melakukan hal tersebut.^[1] Mereka tahu bahwa raja Denmark tidak akan menggunakan hak veto yang diberikan kepadanya oleh undang-undang ini. Islandia juga merasa bahwa menjadi negara yang sepenuhnya merdeka terlalu berisiko dan Denmark kemungkinan tidak ingin melepaskan Islandia.^[1]

Menurut sejarawan Gunnar Karlsson, terdapat dua alasan kenapa Denmark mau memberikan kedaulatan kepada Islandia. Alasan pertama adalah hak penentuan nasib sendiri menjadi hak yang penting setelah Perang Dunia I.^[2] Alasan kedua adalah Islandia terbukti mampu mengurus negaranya sendiri (semenjak pemberian hak memerintah pada tahun 1904) dan membina hubungan dengan negara lain (selama Perang Dunia I saat Islandia terputus dari Denmark).^[2]

Pendirian Republik

Pada 17 Juni 1944, selama pendudukan Denmark oleh Jerman Nazi dan pendudukan Islandia oleh pasukan Sekutu, Islandia mengadakan referendum mengenai pemutusan hubungan dengan Denmark. Mereka kemudian memilih untuk menjadi republik.

Referensi

^ ^a ^b Jóhannesson, Guðni Th. (2016). Fyrstu forsetarnir. Sögufélagið. hlm. 13–15.
^ ^a ^b Karlsson, Gunnar (2000). History of Iceland. hlm. 283–284.