Pimpinan DPRD Kabupaten Gowa terdiri atas satu orang ketua dan tiga orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan.[1]
Keterangan: aPeriode ini merupakan periode pertama untuk memilih anggota DPRD Sementara hingga pemilihan umum dilaksanakan (Pemilu 1955). DPRDS Kabupaten Makassar meliputi wilayah Gowa, Jeneponto, Takalar, Maros, dan Pangkajene dengan kedudukan berada di Sungguminasa, Kabupaten Makassar. Pemilihan anggota DPRDS ini dilakukan secara musyawarah mufakat oleh enam dewan pimpinan cabang partai politik, yakni Masyumi, PNI, PSII, PRN, Buruh, dan PRI. 41 anggota DPRDS Kabupaten Makassar periode ini dilantik pada 3 Maret 1953 oleh Gubernur SulawesiSoediro atas nama Menteri Dalam Negeri. bPeriode ini merupakan periode pertama setelah Jeneponto, Takalar, Maros, dan Pangkajene menjadi daerah otonom yang memiliki anggota DPRD tersendiri berdasarkan UU No. 29 Tahun 1959. Periode ini pula nama DPRD Kabupaten Makassar menjadi DPRD Kabupaten Gowa.
Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Gowa dalam dua periode terakhir.
^Djawatan Penerangan Propinsi Sulawesi (1955). Memperkenalkan Sulawesi(pdf) (dalam bahasa Indonesia). Makassar: Djawatan Penerangan Propinsi Sulawesi. hlm. 55–64.Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
^Pemerintahan Republik Indonesia (1959). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959(pdf)Parameter |format= membutuhkan |url= (bantuan) (dalam bahasa Indonesia). Jakarta: Pemerintahan Republik Indonesia.Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
^Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan (1981). Sulawesi Selatan Dalam Angka 1981(pdf) (dalam bahasa Indonesia). Ujung Pandang: Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan. hlm. 24.Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
^Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan (1982). Sulawesi Selatan Dalam Angka 1982(pdf) (dalam bahasa Indonesia). Ujung Pandang: Kantor Sensus & Statistik Propinsi Sulawesi Selatan. hlm. 35.Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
^Lembaga Pemilihan Umum RI (1988). Pemilihan Umum 1987 (Volume 5)(pdf) (dalam bahasa Indonesia). Jakarta: Lembaga Pemilihan Umum. hlm. 218.Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
^Lembaga Pemilihan Umum RI (1994). Pemilihan Umum 1992 Dari Daerah Ke Daerah(pdf) (dalam bahasa Indonesia). Jakarta: Lembaga Pemilihan Umum. hlm. 448.Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
^Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (2002). Sulawesi Selatan Dalam Angka 2002(pdf) (dalam bahasa Indonesia). Makassar: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. hlm. 22.Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
^Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (2004). Sulawesi Selatan Dalam Angka 2004-2005(pdf) (dalam bahasa Indonesia). Makassar: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. hlm. 23–27.Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
^"Keputusan KPU Nomor 290/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019" (PDF). KPU RI. 04-04-2018. Diakses tanggal 21-01-2021.Periksa nilai tanggal di: |access-date=, |date= (bantuan)
^"Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024" (PDF). KPU RI. 06-02-2023. Diakses tanggal 10-02-2023.Periksa nilai tanggal di: |access-date=, |date= (bantuan)
0 
1 
7 
